DIRGANTARA INDONESIA. MERANGKAK, JATUH, BANGUN, DAN BERDIRI TEGAK

Di suatu kesempatan, Kamis, 11 Februari 2016 saya berkesempatan membawa rombongan wartawan media cetak, radio dan televisi, media online dan pejabat humas pemerintah untuk meninjau langsung PT Dirgantara Indonesia (persero) di Jl. Pajajaran No. 154 Pasteur, Bandung. PT. Dirgantara Indonesia (PTDI) adalah industry pesawat terbang yang pertama dan satu-satunya di Indonesia dan di wilayah Asia Tenggara. Perusahaan industri pesawat terbang ini dimiliki oleh Pemerintah Indonesia. Didirikan pada tanggal 26 April 1976 dengan nama PT Industri Pesawat Terbang Nurtanio, dimana BJ. Habibie langsung pemimpin perusahaan ini sebagai Presiden Direktur.

            Mengapa dinamakan Nurtanio ? Ini untuk mengingatkan bagaimana awalnya bangsa Indonesia membangun mimpi memiliki industri pesawat terbang sendiri. Sebagai negara kepulauan, Indonesia menyadari perlunya sarana transportasi laut, darat dan udara untuk memperlancar roda pembangunan di segala bidang maupun sebagai bagian dari strategi pertahanan keamanan. Akhirnya pada tahun 1946 didirikanlah Biro Perencanaan dan konstruksi oleh TNI AU yang dipelopori oleh Wiweko Supono, Sumarsono, dan Nurtanio Pringgoadisuryo. Ketiga orang ini berhasil membuat mesin-mesin modifikasi. Kemudian pada tahun 1953 kegiatan tersebut dilembagakan menjadi Seksi Percobaan dibawah pengawasan Komando Depot Perawatan Teknik Udara, yang dipimpin oleh Mayor Udara Nurtanio Pringgoadisuryo.

             Pada tanggal 1 Agustus 1954 Nurtanio berhasil menerbangkan prototepype “Si Kumbang”. Sebagai bentuk penghargaan kepada desainer dan pekerjanya, pesawat “Si Kumbang” kini dijadikan  monumen di depan gedung utama PT. Dirgantara Indonesia. Bangsa Indonesia terus merangkak, dan pada tahun 1958 berhasil menerbangkan prototype pesawat latih dasar dengan nama “Si Belalang 89”, dan pesawat olah raga “Si Kunang 25”. Untuk tidak kehilangan jejak sejarahnya, Pesawat ini sekarang di simpan di Museum TNI AU di Jakarta. Saat itu usaha membuat pesawat helikopter telah dilakukan dengan membuat prototypenya yang diberi nama “Si Keping”, “Si Manyang”, dan “Kolentang”.

            Sebagai bentuk kesungguhan bangsa Indonesia mempersiapkan industri penerbangan yang nantinya diharapkan mampu memberikan bantuan logistik kepada dunia penerbangan Indonesia sekaligus mengurangi ketergantungan kepada industri pesawat terbang asing, serta dalam rangka mempersiapkan personil yang terampil, maka didirikanlah Lembaga Persiapan Industri Penerbangan (LAPIP) pada tanggal 16 Desember 1961. Namun lima tahun kemudian duka menyelimuti bangsa Indonesia, pada tanggal 21 Maret 1966 Marsekal Pertama Nurtanio gugur dalam kecelakaan pesawat terbang. Sebagai tanda penghormatan atas jasa beliau merintis industri penerbangan Indonesia, maka LAPIP diubah namanya menjadi Lembaga Industri Pesawat Terbang Nurtanio (LIPNUR).

            Pada tanggal 26 April 1976 LIPNUR berganti nama menjadi PT. Industri Pesawat Terbang Nurtanio (IPTN). Inilah moment yang mengibarkan bendera Indonesia bukan hanya sebagai produsen pesawat terbang untuk kebutuhan bangsanya sendiri, tetapi telah mampu menjadi produsen berbagai jenis pesawat bagi negara-negara lain. Perkembangan itu dapat dilihat dari pembangunan fasilitas industry penerbangan di atas tanah seluas 2 hektar, meliputi kantor Direktorat Teknologi, kantor yang bertingkat dan hanggar-hanggar sesuai kebutuhan produksi. Pada masa-masa itulah IPTN membangun kerjasama produksi pesawat terbang dengan negara-negara industri seperti Amerika Serikat, Prancis, Spanyol. Pada masa itu pula IPTN banyak menerima pesanan-pesanan pesawat dari negara-negara Asia.

            Pada 1 Juni 1982, IPTN dan Boeing Company USA menandatangani persetujuan kerjasama  mendirikan industri pesawat terbang yang lengkap dan diakui dunia internasional, dan mendapatkan sertifikat dari FAA dengan meletakkan IPTN sebagai salah satu kontraktor Boeing. Luar biasanya, pada 11 Nopember 1982, IPTN mendapatkan izin memproduksi sekurang-kurangnya 100 helikopter NBELL-412. IPTN mendapatkan sertifikat dari perusahaan Mc. Donnel Douglas, USA dimana IPTN ditunjuk sebagai supplier yang memenuhi syarat di bidang quality Assyrance.  Pada 11 Oktober 1985 Industri Pesawat Terbang Nurtanio berganti nama menjadi Industri Pesawat Terbang Nusantara, singkatannya tetap IPTN. Masa-masa itulah Indonesia dikenal sebagai Macan Asia dalam industri pesawat terbang.

            Pada tahun 1997 terjadilah krisis financial Asia yang mempengaruhi mata uang, bursa saham dan harga aset lainnya di Asia, rupiahpun anjlok di mata dollar. Dalam proses pemulihan ekonomi bersama IMF (international Monetory Fund) mengharuskan ndonesia menerima sejumlah kesepakatan. Salah satunya adalah tidak boleh lagi berdagang pesawat. Padahal saat itu IPTN baru saja menerima pesanan 120 pesawat dan merekrut ribuan karyawan serta mendatangkan mesin-mesdin pembuat komponen. Indonesdia benar-benar jatuh dan terpuruk dan IPTN mengalami kerugian besar.

            Tidak ingin berlama-lama dalam keterpurukan, Indonesia berusaha menghidupkan kembali spirit “Nurtanio 2000”. Dengan spirit tersebut IPTN direstrukturisasi dan berganti nama menjadi PT Dirgantara Indonesia dimana pada tanggal 24 Agustus 2000 Presiden ke-IV RI Almarhum KH. Abdurrahman Wahid berkenan meresmikannya. Langkah awal dan teramat pahit yang mesti dilakukan adalah meng-PHK Sembilan ribu lebih karyawan. Praktis pada saat itu PT Dirgantara Indonesia hanya menyisakan tiga ribu pekerja baik di bagian produksi maupun manajemen.

            Mulai tahun 2007 PT Dirgantara Indonesia mulai bangkit kembali dan berusaha berdiri tegak dengan melakukan berbagai kerjasama startegis dan produksi, antara lain dengan British Aerospace, Airbus Military (Spanyol), pembuatan ekor helicopter Super Puma bersama pihak Eurocopter, dll. PT. Dirgantara Indonesia juga telah melayani order dari Timur Tengah dan berbagai pesanan dari negara-negara Asia. Untuk membangun kepercayaan negara – negara lain akan kehandalan produksi PT. Dirgantara Indonesia, maka langkah strategis yang ditempuh adalah mendorong agar pemerintah Indonesia sendiri mempergunakan pesawat yang diproduksi oleh bangsanya sendiri, sehingga negera-negara pemesan percaya akan produk PT Dirgantara Indonesia.

            Hingga saat ini praktis PT Dirgantara Indonesia telah menyerahkan lebih dari 400 pesawat kepada 49 operator sipil dan militer, di dalam dan luar negeri. PT Dirgantara Indonesia telah memproduksi berbagai jenis pesawat untuk penumpang sipil, kargo, pembuat hujan, transportasi militer, patrol maritime, survey dan pengawas pantai. PTDI juga telah menghasilkan berbagai pesawat terbang dengan skema produksi bersama dengan para mitra kerja strategis internasional. PT Dirgantara Indonesia kini telah mampu kembali berdiri tegak di hadapan negara-negara industry yang telah terlebih dajulu maju, dan Indonesia sebagai Macam Asia siap kembali mengaum.

            PT Dirgantara Indonesia telah menyatakan kesiapannya untuk mendukung Pemerintah Indonesia dalam mewujudkan target di bidang pertahanan dengan modernisasi alau utama sistim pertahanan (alusista). PT DI sebagai produsen alut sista berupaya keras membuktikan komitmennya untuk memenuhi pesanan kebutuhan TNI sesuai jadwal yang direncanakan. Untuk memenuhi kebutuhan TNI akan pesawat transportasi medium, PT DI sudah menyerahkan 9 unit pesawat CN 295. Pesawat andalan PT DI selama belasan tahun belakangan ini, yakni CN 235 juga akan semakin memperkuat alut sista dalam negeri. PT DI telah mengirimkan sebanyak 12 unit CN 235 untuk TNI AL dan TNI AU. Sementara itu untuk pesawat NC 212, PT DI telah menyerahkan 32 unit pesawat jenis tersebut kepada TNI. PT DI pun telah menyerahkan sejumlah helicopter, 31 unit BELL 412 EP untyuk TNI, 14 unit BELL 412 SP kepada TNI, dan 36 unit NBO 105. Belum lagi pesawat dan helicopter yang diserahkan kepada Kementerian Pertahanan yang kesemuanya dijamin kelaikaan terbangnya.

            Dari tiga hangar yang saya kunjungi, saya melihat bagaimana tenaga kerja Indonesia sedang mengerjakan pesawat-pesawat pesanan dari Philipina, Burma, dan negara-negara lainnya. Saya yakin ke depan PT Dirgantara Indonesia semakin jaya di Industri pesawat terbang dan menjadi produsen penting bagi kebutuhan pesawat negara-negara lain di dunia. 

Bersama Kolonel Sus Dwi Budi Haryanto , dan Kolonel Sugeng Hartono

Jakarta========= 17/2/2016

KONSUMEN CERDAS, PELAKU USAHA BERTANGGUNGJAWAB

Jadilah konsumen cerdas agar dapat terlahir

pelaku usaha yang jujur dan bertanggungjawab.

Jadilah pelaku usaha yang jujur dan bertanggungjawab

agar mendapatkan kepercayaan konsumen

Jadilah konsumen cerdas. Mengapa saya menganjurkan konsumen untuk cerdas ? Itu karena konsumen selalu menjadi sasaran empuk kampanye, advertising, iklan dan seruan-seruan pelaku usaha untuk membeli dan mempergunakan produk-produknya. Bahkan pemerintahpun seolah-olah ikut dalam barisan pelaku usaha dengan berbagai macam kampanye, seperti, “Konsumen yang baik membeli produksi negeri sendiri”, “Jadilah konsumen yang nasionalis”, “Cintailah produksi Dalam Negeri”, dan berbagai kampanye laiinya.

Sebenarnya tidak ada yang salah dengan kampanye “Cinta Produk Negeri Sendiri”. Hanya saja rasanya tidak adil jika hanya konsumen yang dituntut mencintai produk negerinya. Pelaku usaha dalam negeri juga harus dituntut untuk mempergunakan bahan baku produk dalam negeri bagi setiap hasil produksinya. Dengan demikian baik konsumen maupun pelaku usaha terikat dalam suatu semangat nasional mencintai produk negeri sendiri.

Konsumen yang cerdas adalah konsumen yang hanya membeli sesuai kebutuhannya, sesuai harapannya agar mendapatkan produk yang memuaskan hatinya. Produk tersebut tentu saja harus memberi rasa aman dan nyaman bagi konsumen. Jika produk dalam negeri mampu memberikan rasa aman dan nyaman bagi konsumennya, maka kecintaan pada produksi dalam negeri akan terlahir dengan sendirinya. Saya sangat percaya, hal itu dapat dicapai karena saya yakin pelaku usaha dalam negeri tidak akan mengkhianati konsumen bangsanya sendiri. Masalahnya bagaimana meyakinkan pelaku usaha bahwa selain mengejar provit, mereka juga berkewajiban memberi jaminan rasa aman dan nyaman pada konsumennya. Dengan demikian konsumen dalam negeri tidak ragu dan bimbang membeli produk bangsanya sendiri.

Bagaimana mendidik diri menjadi konsumen yang cerdas ?  Pertama telitilah sebelum membeli, jangan tergiur oleh nama suatu merk yang sering diiklankan dan menjadi popular di layar kaca. Usahakan membeli secara langsung dan melihat secara fisik barang yang akan kita beli. Untuk produk makanan dan minuman pastikan kemasannya belum melampaui batas kadaluarsanya. sedangkan untuk barang elektronik, pastikan bahwa produknya sesuai standar yang tertera dengan SNI (Standar Nasional Indonesia). Pastikan pula bahwa produk tersebut telah terdaftar di Kementerian Perdagangan dimana tertera nomor registrasi produk (NRP) untuk produk dalam negeri, dan nomor pendaftaran barang (NPB) untuk produk import.

Ada hal-hal yang kurang menjadi perhatian konsumen karena sudah terlanjur percaya dengan merk sebuah produk, yaitu membaca buku petunjuk penggunaan suatu barang elektronik. Apalagi sering kita temui buku petunjuk begitu tebal dengan isinya yang rinci berbahasa Ingris dan cina. Saat ini, konsumen dianjurkan untuk hanya membeli produk elektronik yang memiliki buku petunjuk penggunaan (manual) berbahasa Indonesia. Jika tidak ada petunjuk penggunaan berbahasa Indonesia, yakinkan bahwa produk tersebut belum terdaftar dan mungkin juga produk dari pasar gelap. maka berhati-hatilah. Konsumen juga harus teliti untuk memeriksa bahwa bahwa produk yang dibeli memiliki kartu garansi resmi, bukan garansi dari toko. Tidak kalah pentingnya adalah memastikan bahwa produk yang kita beli memiliki minimal 6 (enam) pusat pelayanan purna jual di kota-kota besar.

Pertanyaannya kemudian bagaimana jika suatu produk yang kita beli tidak memiliki standar seperti yang disyaratkan tetapi telah beredar di pasaran, yang mungkin saja secara kasat mata produknya sama dengan aslinya, tetapi harganya  sedikit lebih murah, atau tambahan iming-iming hadiah yang mengecoh konsumen. Terlalu banyak cara dan strategi pemasaran dari pelaku usaha yang sebenarnya merugikan konsumen, sehingga konsumen selalu menjadi korban pemasaran yang tidak sesuai dengan mutu, keamanan dan kenyamanan.

Pemerintah sangat menyadari hal tersebut sehingga keluarlah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan konsumen. Selama 15 tahun konsumen tidak mengetahui bahwa mereka adalah pihak yang dilindungi, sementara pemerintah juga kurang begitu gesit mensosialisasikan undang-undang perlindungan konsumen. Jadi tidak heran jika selama itu konsumen tetap saja menjadi sasaran pemasaran pelaku usaha, dan konsumen selalu saja berada di pihak yang dirugikan tanpa tahu harus mengadu kepada siapa. Sementara pelaku usaha terus saja mengejar besaran provit dan kurang peduli pada mutu produknya. Padahal UU Perlindungan konsumen dilahirkan untuk memberikan aturan main kepada pelaku usaha agar melakukan aktivitas usahanya secara professional, jujur, beretika bisnis, tertib mutu, tertib ukur yang memenuhi persyaratan perlindungan konsumen dimana barang yang diproduksi dan diperdagangkan aman untuk digunakan oleh konsumen.

Siapa yang mengetahui, mengawasi dan menindak jika ternyata pelaku usaha masih saja tidak mentaati aturan main yang ditetapkan oleh undang-undang perlindungan konsumen ? Konsumen tentu saja sulit mengadukan permasalahannya kepada pelaku usaha, karena konsumen hanya mengenal produk usahanya. Sebaliknya pelaku usaha pun merasa tidak terlalu dituntut untuk memenuhi kewajkibannya memberikan produk yang memenuhi standar karena pelaku usaha tidak bersentuhan langsung dengan konsumen, tetapi melalui perantara pemasaran, yaitu para pedagang. 

Oleh karena itu diperlukan adanya pihak lain yang punya power mempertemukan kepentingan pelaku usaha dan konsumen untuk membina kedua-keduanya. Pihak lain tersebut adalah Direktorat Pengawasan Barang Beredar dan Jasa (Direktorat (PBBJ) yang dengan kekuasaan yang diberikan oleh undang-undang berfungsi mengawasi lalu lintas barang dan jasa, terutama yang beredar di dalam negeri. Direktorat inilah yang akan mengambil peran menumbuhkan kesadaran masyarakat sebagai konsumen akan hak dan kewajibannya dalam memperoleh barang dan jasa yang beredar di pasaran, sekaligus juga berperan menumbuhkan kesadaran pelaku usaha agar mengutamakan kejujuran dan tanggungjawab kepada bangsa dan negera dalam melemparkan produk dan jasanya kepada konsumen.

Masalahnya kemudian bagaimana Direktorat PBBJ ini dapat menjaga wilayah peredaran barang dan jasa yang tersebar luas di Indonesia sementara mata dan telinganya hanya berada di wilayah provinsi dan tidak lagi mampu menjangkau wilayah kabupaten/kota. Disinilah dituntut peran serta masyarakat untuk ikut membantu pengawasan barang dan jasa yang tidak sesuai mutu yang diharapkan konsumen. Bagaimanapun juga kinerja Direktorat PBBJ seluruhnya diorientasikan untuk melindungi konsumen. Agar dapat terbangun kemitraan antara Direktorat PBBJ dengan konsumen atau Kelompok Konsumen Peduli, atau apapun namanya, maka perlu dibangun simpul simpul komunikasi formal maupun non formal. Simpul formal barangkali dengan membentuk kelompok kerja konsumen peduli di kabupaten-kabupaten yang senantiasa diberikan pelatihan dan bimbingan untuk melakukan pengawasan terhadap barang dan jasa yang beredar. Atau dalam bentuk informal dimana masyarakat dapat memberikan pengaduan ketika menemukan suatu produk barang atau jasa yang tidak sesuai standar mutu yang ditentukan. Oleh karena itu, sangat diharapkan pihak Direktorat PBBJ membuka pos-pos pengaduan, atau stiker-stiker yang memberi petunjuk tentang pihak atau nomorb panggilan yang bisa dihubungi masyarakat jika menemukan produk yang tidak sesuai standar mutu yang disyaratkan.

Inilah pesan terakhir. “Jadilah konsumen cerdas agar dapat terlahir pelaku usaha yang jujur dan bertanggungjawab. Jadilah pelaku usaha yang jujur dan bertanggungjawab agar mendapatkan kepercayaan konsumen.”

Zulkomar

Jakarta, 31 Januari 2015

Mama Papua, Mama Bangsa

Mama….!

Mama Papua

Dan mama mama lain

Yang perih di sudut sudut negeri

Betapa panjang, Rentang waktu berlalu

Di setiap rentang, Ada tapak tapak deritamu

Dalam badai gelombang sejarah

Namamu hanya sebagai korban

Dalam balutan selendang budaya

Kau hanya pelengkap penderita

Dalam pusaran politik

Kau belum lagi dianggap.

Mama Papua…!

Kau korban dari anak-anakmu sendiri

Anak yang tumbuh dari air susumu

Kau terima semua derita

Sebagai keniscayaan budaya

Kau bangga melahirkan pemimpin negeri

Sambil meremas gemuruh jantungmu

Kau sudah merasa bahagia

Ketika anak negeri berceritera Hal-hal baik tentangmu

Walau hingga…..kini

Mereka belum berbuat yang terbaik untukmu.

Mama Papua…!

Kami di sini….berkumpul untukmu

Kami di sini… berbicara tentangmu

Kami di sini berdebat tentangmu

Tahukah kau….

Kesimpulan yang kami hasilkan

Sebuah Tanya…..

Kapan….kapan….kapannn

Mama papua

Menjadi mama bangsa.

Zulkomar, 

Jakarta, 16 Nov. 2015

MEMBANGUN PAPUA, MELINDUNGI MAMA PAPUA

Sesuai dengan tema yang diajukan, yaitu arah kebijakan Pertahanan dan Keamanan di Papua terutama untuk Perlindungan Perempuan, satu hal yang harus sama-sama kita terima dan pahami bahwa, sistem pertahanan negara tidak semata-mata menjadi tanggungjawab pemerintah pusat, tetapi merupakan kewajiban setiap warga negara Indonesia yang diselenggarakan melalui fungsi pemerintah. Oleh karena itu, Pemerintah Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat di daerah juga bertanggungjawab untuk membangun kekuatan pertahanan negara sesuai dengan peran dan fungsinya masing masing secara proporsional.

Mengingat bahwa pendekatan kebijakan pembangunan Provinsi Papua dan Papua barat saat ini lebih ditekankan pada pendekatan pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Papua. maka keberadaan dan penempatan kekuatan TNI di Papua dilakukan secara lebih proporsional, yaitu menjalankan fungsi menjaga kedaulatan bangsa Indonesia di daerah-daerah perbatasan, terutama perbatasan antara negara Indonesia dengan Papua Nuegini. Di sepanjang kurang lebih 800 km, bentang areal perbatasan tersebut masih menyimpan potensi kerawanan, seperti perlintasan penduduk antar kedua negara, penyelundupan narkotika, perdagangan barang-barang illegal, kemungkinan pemasokan senjata, pendatang yang merambah pertambangan secara illegal, dll.

Sebagai daerah provinsi yang berstatus tertib sipil sama dengan daerah-daerah lain, maka segala urusan yang bersangkutan dengan menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat ditangani secara proporsional oleh Kepolisian daerah Provinsi Papua dan Papua Barat. Kecuali dalam hal-hal yang sangat penting, dan dalam usaha meredam segala persoalan dan gejolak yang dapat menggangu disintegritas bangsa, maka kepolisian daerah dapat meminta bantuan TNI.

Arah kebijakan pengelolaan Provinsi Papua dan Papua Barat sebenarnya telah jelas diatur dalam UU N0. 21/2001 tentang Otsus Provinsi Papua yang kemudian diubah menjadi UU No. 35/2008 tentang Otsus Provinsi Papua dan Papua Barat.  Ada lima agenda utama dalam UU Otsus tersebut, yaitu :

1.     Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur

2.    Meningkatkan Pelayanan pendidikan – kesadaran berpendidikan

3.    Meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat (menekan angka kematian dan peningkatkan tingkat harapan hidup masyarakat Papua)

4.    Memberdayakan ekonomi rakyat

5.    Affirmative action

Kelima agenda tersebut terbalut secara absolute dalam semangat NKRI dan mengejar ketertinggalan pembangunan. Program Nawacita Presiden Joko Widodo juga telah menggariskan bahwa pembangunan harus dimulai dari daerah pinggiran.

Perlindungan dan Pemberdayaan Mama Papua

          Kekerasan terhadap mama-mama Papua sesungguhnya sudah berlangsung lama, dari masa penjajahan hingga Papau kembali ke Pangkuan NKRI. Kekerasan terhadap perempuan dari tahun ke tahun hingga tahun-tahun sekarang ini angkanya telah berhasil ditekan. Namun kitapun harus realistis melihat bahwa kekerasan terhadap perempuan itu masih ada..! …di hadapan kita….!  dan terlihat jelas.

Setiap kali membicarakan kekerasan terhadap mama Papua

dan mama mama lain di Indonesia,

sesungguh kita sedang membicarakan dosa- dosa kita semua sebagai anak mama. Saya berani katakan….semua kita…!

Bagaimana mana tidak ?

Perempuan, Mama lah dengan deras aliran air susunya,

membuat kita tumbuh kembang dan menjadi berarti di negeri ini.

Semua kita selalu berbicara hal-hal baik tentang mama

Sudahkah kita berb uat hal-hal baik pada mama ?

Sudahkah kita memberikan perlindungan pada mama ?

Sudahkah kita memberikan rasa aman dan nyaman pada mama ?

justru pada saat mama tengah melakukan sesuatu untuk kita. 

Kami sangat mengapresiasi hasil kerja Komnas Perlindungan Perempuan Papua yang telah berhasil mendokumentasikan kasus-kasus kekerasan terhadap mama Papua dan pelanggaran HAM berbasis jender dalam kurung waktu 1963 -2009. Dokumen tersebut berjudul, “STOP SUDAH”. Saya belum dapat dan belum baca dokumen tersebut. Saya hanya mendengar dalam dokumen tersebut termuat rekomendasi diantaranya, meminta polri agar menghukum pelaku pelanggaran HAM dan kekerasan terhadap perempuan dan memastikan adanya penegakan hukum

Rekomendasi ini dan rekomendasi-rekomendasi lain memang perlu di berikan kepada pemerintah agar persoalan-persoalan tersebut dapat diselesaikan oleh pemerintah dan memenuhi rasa keadilan masyarakat, terutama para keturunan korban pelanggaran HAM masa lalu. Mengadili dan memberikan sanksi hukum kepada pelaku pelanggaran HAM perlu dilakukan. Namun , janganlah kita larut dan terpaku hanya pada persoalan pelanggaran HAM dan melupakan akar penyebab mengapa Mama Papua begitu rentan terhadap kekerasan dan pelanggaran HAM. Saya katakan demikian, melihat pengalaman kita dalam penanganan kasus –kasus pelanggaran HAM yang penyelesaiannya berlarut-larut, padahal pemerintah dan aparat penegak hokum telah bekerja maksimal untuk itu. Tampaknya memang agak sulit mengingat kita harus menghadirkan sebuah kejadian masa lalu dalam konteks masa lalunya untuk kita adili di masa kini dalam konteks kekiniannya. Tetapi apapun kesulitannya, pelangaran HAM, terutama terhadap Mama Papua harus tetap kita upayakan.

Intinya, saya mau katakan, dokumentasi kekerasan terhadap Mama Papua yang berlabel “STOP SUDAH” jangan hanya kita pakai sebagai bahan untuk menuntut pelanggaran HAM masa lalu. Sebaiknya dokumen “STOP SUDAH” tersebut kita jadikan kitab suci Komnas Perlindungan Perempuan sebagai pedoman dan tuntunan dalam mengidentifikasi persoalan-persoalan dasar Mama Papua, membuat program-program yang langsung bersentuhan bagi peningkatakan kemampuan mama Papua untuk terlepas dari belenggu budaya yang kurang berpihak padanya, sekaligus mendorong Mama Papua untuk bangkit, sehingga mampu duduk bersama mengambil keputusan-keputusan, terutama keputusan politik tentang dirinya.

Seperti kita ketahui, kekerasan paling tinggi yang dialami mama Papua adalah kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), dan ini terjadi karena budaya patrilinear sungguh menempatkan Mama papua sebagai pribadi yang kurang berdaya. Baik posisinya dalam rumah tangga, dalam aturan budaya, dan dalam kesempatan mengecap pendidikan. Pemerintah telah berusaha memberi kesempatan kepada perempuan untuk berpartisipasi di dunia politik dengan memberikan quota 30 persen, tetapi persoalan kemudian Partai politik sulit menemukan wanita yang punya kemampuan yang dipersyaratkan untuk mengisi quota tersebut, sehingga partai-partai besar di ibukota sekalipun lebih memilih perempuan dari kalangan selebritis.

(Pengalaman seorang dosen dan riset yang dilakukannya)

Di Kemenko Polhukam terdapat Desk Otonomi Khusus, yang menangani persoalan-persoalan di Aceh dan Papua. Desk Otsus tersebut memang belum secara intens menangani perlindungan kekerasan terhadap mama Papua. Oleh karena itu, kami sebenarnya berharap Komnas Perlindungan Perempuan juga melakukan lokakarya yang sama seperti ini, di Kemenko Polhukam. Dr. Adriana Veny sebenarnya telah menjajakinya, kami sekarang tinggal menunggu tindak lanjutnya.

Jangan pernah kita menganggap bahwa persoalan kekerasan terhadap perempuan telah selesai, karena telah terbentuk Komisi Nasional Perlindungan Perempuan. Komnas Perlindungan Perempuan hanyalah sebuah pintu, lewat pintu itulah kita semua mengkonsolidasikan diri masuk bersama-sama menyelesaiakn persoalan perempuan. Di dalamlah nanti kita akan mengetahui siapa berbuat apa. Kami dari Kemenko Polhukam juga akan mengajak kementerian dan lembaga di bawah koordinasi Kemenko Polhukam untuk mengambil bagian dalam konsolidasi jaringan advokasi Papua. 

0000000000000

 Drs. Zulkomar

Disampaikan pada Lokakarya Perlindungan terhadap Perempuan Papua

di Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan,

Jakarta, 16 November 2015.